50 SOAL DAN JAWABAN AKADEMIK POLRI TAHUN 2025 || PART 2
1. Setelah terjadi Agresi Militer II, PBB berusaha membantu Indonesia dengan membentuk sebuah komisi untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Komisi yang dimaksud adalah...
a. NICA
b. BFO
c. UNCI
d. Komisi Tiga Negara
e. UNTEA
2. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, kecuali...
a. Hakiki
b. Universal
c. Tidak dapat dicabut
d. Fleksibel
e. Komunal
3. Alberto Gonzales tinggal di Indonesia sudah lebih dari 5 tahun dan menikah dengan seorang wanita Indonesia serta dikaruniai 3 anak. Karena cintanya pada Indonesia, ia ingin mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Landasan hukum yang digunakan Gonzales untuk mengganti kewarganegaraannya tertuang dalam undang-undang hak asasi manusia pada pasal...
a. 26 ayat 1
b. 27 ayat 1
c. 29 ayat 3
d. 28 ayat 2
e. 30 ayat 1
4. Dalam kehidupan berbangsa, nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan melalui perbuatan berikut ini:
1. Bersikap toleransi dengan pemeluk agama yang berbeda
2. Menghargai harkat dan martabat sesama manusia
3. Suka menggunakan produk-produk dalam negeri
4. Bersikap hemat dalam kehidupan sehari-hari
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
Di antara perbuatan tersebut yang merupakan aktualisasi sila ketiga Pancasila adalah...
a. 1 dan 4
b. 3 dan 5
c. 2 dan 4
d. 1 dan 2
e. 1 dan 3
5. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membentuk berbagai organisasi. Salah satu organisasi bertujuan untuk mengajak para tokoh Indonesia membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu, tetapi tokoh-tokoh ini memanfaatkannya untuk menanamkan jiwa nasionalisme guna mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang dimaksud adalah...
a. Seinendan
b. Peta
c. Putera
d. Keibodan
e. Fujinkai
6. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan disebut...
a. Kejahatan genosida
b. Penyiksaan
c. Kejahatan terhadap kemanusiaan
d. Penganiayaan
e. Penghinaan
7. Pasal 34 UUD 45 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Hal ini merupakan pengalaman nilai praktis Pancasila yaitu sila ke...
a. Kelima
b. Ketiga
c. Kedua
d. Kesatu
e. Keempat
8. Wawasan nusantara sebagai pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga merupakan fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan...
a. Keamanan
b. Pembangunan
c. Kewilayahan
d. Pertahanan
e. Kesejahteraan
9. Makna kata "Ika" berarti...
a. Satu
b. Macam-macam
c. Itu
d. Beragam
e. Indah
10. Sebagai tindak lanjut dibacakannya Trikora, dibentuklah Komando Mandala. Pihak yang ditunjuk sebagai panglima komando adalah...
a. Soeharto
b. Ahmad Yani
c. A.H. Nasution
d. D.J. Panjaitan
e. Sudirman
11. Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu dari empat pilar kehidupan berbangsa bagi negara karena...
a. Menjadi acuan untuk memahami keberagaman suku di Indonesia
b. Pluralitas yang ada di Indonesia tetap satu Indonesia
c. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia
d. Keanekaragaman bangsa yang ada di Indonesia tetap satu jua
e. Persatuan di antara berbagai agama dan suku
12. Valentinus, mahasiswa asal Papua, mengalami perlakuan rasis di Pulau Jawa yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus bertentangan dengan sila ke...
a. Keempat
b. Ketiga
c. Kedua
d. Kelima
e. Pertama
13. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanah UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah...
a. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia
b. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan
c. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
d. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan
e. Menjamin hak masyarakat adat untuk berbudaya
14. Wawasan nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu...
a. Tata inti wilayah, tata inti organisasi, dan aturan organisasi
b. Tata inti wilayah, organisasi, dan tata kelengkapan organisasi
c. Wujud wilayah, atur organisasi, dan kelayakan organisasi
d. Wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi
e. Tata organisasi, wilayah, dan sumber daya
15. Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai kondisi geografis untuk mencapai tujuan nasional merupakan pengertian...
a. Geopolitik nasional
b. Wawasan nusantara
c. Wawasan nasional
d. Wawasan kebangsaan
e. Ketahanan nasional
16. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika keduanya tidak dapat mengadakan sidang, sumpah diucapkan di hadapan... dan disaksikan oleh...
a. Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA
b. Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan DPR
c. Pimpinan MA dengan disaksikan oleh pimpinan MPR
d. Pimpinan DPR dengan disaksikan oleh pimpinan MPR
e. Pimpinan MK dengan disaksikan oleh pimpinan MPR
17. Implementasi wawasan nusantara meliputi hal-hal berikut, kecuali...
a. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia memperhatikan kesejahteraan
b. Implementasi dalam kehidupan ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan merata
c. Penerapan dalam kehidupan politik menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat
d. Penerapan dalam segi kehidupan sosial menghormati keberagaman sebagai karunia Tuhan
e. Pembentukan lembaga hukum untuk menjaga stabilitas politik
18. Peristiwa Sumarijem yang mengalami pelanggaran HAM karena kasus pemerkosaan dan ketidakadilan hukum merupakan pelanggaran dari undang-undang hak asasi manusia yakni...
a. UU No 40 tahun 1999
b. UU No 38 tahun 2000
c. UU No 39 tahun 1999
d. UU No 37 tahun 1998
e. UU No 35 tahun 1999
19. Berikut yang bukan merupakan hak asasi manusia adalah...
a. Procedural Rights
b. Personal Rights
c. Property Rights
d. Buy Rights
e. Social Rights
20. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik antara lain memiliki makna bahwa...
a. Serangan terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi daerah lainnya
b. Kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di pasar internasional
c. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia
d. Masyarakat Indonesia adalah satu perkehidupan bangsa
e. Keberagaman wilayah terjaga
21. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi artinya...
a. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya
b. Tidak dapat dihalangkan atau diserahkan
c. Semua orang berhak mendapatkan semua hak meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya
d. Selalu bertambah sesuai tuntutan zaman
e. Berlaku universal di setiap negara
22. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 diadakan perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang...
a. Fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk melaksanakan fungsinya. DPR mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat)
b. Penyempurnaan pasal 18 tentang pemerintah daerah serta penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28A sampai dengan 28J tentang HAM
c. HAM dan penyempurnaan pasal 30 tentang pertahanan keamanan
d. Hanya A dan C yang benar
e. Hanya B dan C yang benar
23. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Perubahan dilaksanakan dengan adendum
2. Mempertegas sistem presidensial
3. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
4. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan
5. Harus sesuai persetujuan DPR sebanyak sepertiga dari jumlah anggota
Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam kaidah perubahan terhadap UUD 1945 adalah...
a. 1, 2 dan 4
b. 1, 2, 3 dan 4
c. 1, 3 dan 5
d. 2, 3 dan 4
e. 1, 2 dan 3
24. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas untuk melaksanakan pembangunan dalam setiap prosesnya. Pemerintah seringkali mendapatkan masukan maupun kritik dari masyarakat maupun lembaga negara lainnya. Proses pemberian masukan maupun kritik ini merupakan contoh pengamalan sila...
a. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
b. Persatuan Indonesia
c. Kemanusiaan yang adil dan beradab
d. Ketuhanan Yang Maha Esa
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
25. Tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian disebut dengan...
a. Rumah singgah imigrasi
b. Kantor Imigrasi
c. Rumah detensi imigrasi
d. Rumah imigrasi
e. Penjara keimigrasian
26. Istilah wawasan berasal dari kata "wawas" yang berarti...
a. Pengambilan
b. Penerapan
c. Kekuatan
d. Pandangan
e. Penglihatan
27. Doktrin Bhinneka Tunggal Ika awalnya lebih ke masalah teologi. Mengapa demikian?
a. Agar terjadi akulturasi antara beberapa agama
b. Agar hidup berdampingan antara agama Hindu dan agama Buddha
c. Agar terjadi akulturasi antara agama Hindu dan agama Buddha
d. Karena pelopor Bhinneka Tunggal Ika mempercayai semua agama
e. Karena perbedaan agama dapat disatukan
28. Berikut yang bukan landasan yuridis untuk diadakan perubahan tentang UUD 1945 adalah...
a. Pasal 3 UUD 1945
b. Tap MPR No IX/MPR/1999
c. Pasal 37 UUD 1945
d. Tap MPR No IX/MPR/2001
e. Tap MPR No VII/MPR/2001
29. Menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya disebut...
a. Hak pilih
b. Hak opsi
c. Kewajiban asasi
d. Hak asasi
e. Hak perdata
30. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini merupakan butir Pancasila pada sila ke...
a. Kelima
b. Kedua
c. Pertama
d. Ketiga
e. Keempat
31. Kekuasaan presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diatur dalam UUD 1945...
a. Pasal 10
b. Pasal 12
c. Pasal 11
d. Pasal 13
e. Pasal 15
32. UUD 1945 untuk pertama kalinya diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan naskahnya pertama kali dibuat secara resmi dalam berita negara yaitu...
a. Berita Republik Indonesia tahun II No 7 tanggal 15 Februari 1949
b. Berita Republik Indonesia tahun III No 7 terbit tanggal 15 Februari 1946
c. Berita Republik Indonesia tahun II No 7 terbit tanggal 15 Februari 1945
d. Berita Republik Indonesia tahun II No 7 terbit tanggal 15 Februari 1946
e. Berita Negara Indonesia tahun III No 1 tanggal 10 April 1946
33. Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya tercetus dalam kitab yang bertujuan untuk...
a. Mengajarkan persatuan antar umat beragama
b. Mengajarkan toleransi antar suku bangsa yang ada di Indonesia
c. Mengajarkan persatuan di tubuh NKRI
d. Menyatukan seluruh budaya nusantara
e. Mengembangkan wawasan kebangsaan
34. Berdasarkan Perjanjian New York, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB pada tanggal...
a. 11 Mei 1963
b. 30 Desember 1962
c. 31 Desember 1962
d. 1 Oktober 1962
e. 15 Agustus 1962
35. Implementasi landasan Nusantara meliputi hal-hal berikut ini, kecuali...
a. Adanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan kebutuhan pemerintah di tingkat pusat dan daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya manusia itu sendiri
b. Penerapan wawasan nusantara dalam segi kehidupan sosial. Hal tersebut akan menciptakan sikap lahir dan batin yang menghormati, menerima, dan mengakui segala bentuk keragaman sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
c. Implementasi atau penerapan wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
d. Penerapan atau implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis yang nampak dari wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat
e. Menempatkan kebutuhan ekonomi di atas kepentingan sosial budaya masyarakat
36. Bagi Indonesia, Tata inti organisasi didasarkan pada...
a. UUD 1945
b. GBHN
c. Aturan yang berlaku
d. Perpu
e. Keputusan Presiden
37. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah...
a. Penerapan hak asasi manusia
b. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan
c. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia
d. Pengambilan keputusan dengan musyawarah
e. Mengutamakan kebebasan individu di atas kepentingan nasional
38. Salah satu faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah...
a. Tingginya sikap toleran
b. Tingginya kesadaran HAM
c. Kesalahan prosedur
d. Sikap egois yang tinggi
e. Rendahnya pendidikan
39. Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden menurut UUD 1945 hasil amandemen perlu pertimbangan dari...
a. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Pertimbangan
d. Mahkamah Agung
e. DPR
40. Berikut yang bukan merupakan jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya baik oleh negara atau setiap warga negara adalah...
a. Hak untuk meneruskan keturunan
b. Hak untuk mendapatkan pendidikan
c. Melindungi hak asasi orang lain
d. Hak untuk mendapatkan kesehatan
e. Hak untuk menikmati kebebasan berserikat
41. Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan nasional merupakan pengertian...
a. Wawasan kebangsaan
b. Wawasan nasional
c. Wawasan nusantara
d. Geopolitik nasional
e. Perspektif kebangsaan
42. Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam manuskrip kuno berjudul...
a. Kitab Pararaton
b. Kitab Sutasoma
c. Kitab Bharatayudha
d. Kitab Ramayana
e. Kitab Negarakertagama
43. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah...
a. Pengambilan keputusan dengan musyawarah
b. Penerapan hak asasi manusia
c. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan
d. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia
e. Menjaga kedaulatan negara atas segala bentuk ancaman
44. Dalam paradigma nasional kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional
b. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional
c. Landasan konstitusional yang mencakup persatuan sosial dan ekonomi sosial dan budaya dan kesatuan pertahanan dan keamanan
d. UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional
e. Peraturan presiden yang digunakan sebagai landasan taktis di pemerintahan daerah
45. Secara konstitusional, negara Indonesia dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan tentang...
a. Negara Indonesia adalah negara hukum
b. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif
c. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UU
d. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik
e. Pembentukan undang-undang harus mendapat persetujuan DPR
46. Contoh pelanggaran HAM ringan yaitu...
a. Pemerkosaan
b. Pencemaran lingkungan
c. Penganiayaan
d. Pembunuhan
e. Penganiayaan terhadap binatang
47. Berikut ini asas-asas wawasan nusantara, kecuali...
a. Kesetiaan terhadap negara yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme
b. Memberikan kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah
c. Kejujuran terhadap diri sendiri yang mencerminkan bahwa dalam menegakkan kebenaran harus berlandaskan kejujuran
d. Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang kolektif
e. Mengutamakan hak pribadi di atas kepentingan bersama
48. Pemimpin delegasi dari Indonesia pada saat diselenggarakannya Perjanjian Roem Royen tahun 1949 adalah...
a. Van Royen
b. Moh. Hatta
c. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
d. Moh. Roem
e. Ali Sastroamidjojo
49. Anggota DPR menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi yakni hak untuk...
a. Melakukan perubahan terhadap RUU
b. Melakukan penyelidikan
c. Mengawasi jalannya pemerintahan
d. Bertanya kepada pemerintah
e. Memutuskan anggaran
50. Wawasan nusantara sebagai pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga merupakan fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan...
a. Keamanan
b. Pembangunan
c. Kewilayahan
d. Pertahanan
e. Sosial
Jawaban
1.Jawaban: c. UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
Penjelasan:UNCI dibentuk oleh PBB setelah Agresi Militer II untuk membantu memediasi antara Indonesia dan Belanda.
NICA adalah pasukan Belanda yang mencoba mengembalikan kolonialisme, bukan komisi PBB.
BFO adalah badan yang dibentuk Belanda untuk menggali dukungan dari sebagian kelompok Indonesia.
Komisi Tiga Negara dibentuk pada Agresi Militer I, bukan Agresi Militer II.
UNTEA adalah badan PBB yang mengatur pemerintahan di Papua Barat, bukan terkait dengan Indonesia-Belanda.
2.Jawaban: d. Fleksibel
Penjelasan:Hak asasi manusia bersifat hakiki, universal, dan tidak dapat dicabut karena merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu.
Fleksibel tidak tepat karena hak asasi manusia adalah prinsip tetap yang tidak berubah, tidak dapat disesuaikan dengan situasi tertentu.
Komunal bisa berlaku pada hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan atau lingkungan hidup yang mencakup komunitas.
3.Jawaban: a. Pasal 26 ayat 1
Penjelasan:Pasal 26 ayat 1 mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, termasuk bagi orang asing yang sudah tinggal lama di Indonesia.
Pasal 27 ayat 1 berbicara tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, bukan kewarganegaraan.
Pasal-pasal lainnya lebih berkaitan dengan kebebasan berpendapat atau hak untuk mempertahankan negara.
4.Jawaban: b. 3 dan 5
Penjelasan:Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia yang diaktualisasikan melalui perbuatan seperti menggunakan produk dalam negeri (3) dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa (5).
Pilihan lainnya lebih terkait dengan sila pertama (toleransi) atau sila kelima (keadilan sosial).
5.Jawaban: c. Putera
Penjelasan:Putera (Pusat Tenaga Rakyat) adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang tetapi digunakan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk menumbuhkan nasionalisme demi kemerdekaan.
Seinendan, Peta, Keibodan adalah organisasi-organisasi yang lebih berfokus pada pertahanan atau bantuan militer kepada Jepang, bukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme.
6.Jawaban: b. Penyiksaan
Penjelasan:Penyiksaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti seseorang demi mendapatkan pengakuan atau keterangan.
Kejahatan genosida lebih kepada tindakan sistematis untuk memusnahkan kelompok tertentu.
Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kategori yang lebih luas, mencakup berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
Penganiayaan lebih umum dan bisa mencakup berbagai jenis kekerasan.
Penghinaan adalah perbuatan yang merendahkan martabat seseorang, tetapi tidak selalu melibatkan kekerasan fisik.
7. Jawaban yang tepat: A. Kelima
Penjelasan: Sila kelima Pancasila adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang menekankan kesejahteraan sosial, termasuk tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Opsi lainnya tidak tepat karena sila keempat lebih mengarah pada musyawarah dan mufakat, sila ketiga pada persatuan, sila kedua pada kemanusiaan, dan sila pertama pada ketuhanan.
8. Jawaban yang tepat: C. Kewilayahan
Penjelasan: Wawasan kewilayahan berfokus pada pengaturan batas-batas wilayah negara Indonesia, sehingga dapat menghindari sengketa dengan negara tetangga. Opsi lain, seperti keamanan, pembangunan, pertahanan, dan kesejahteraan, lebih mengarah pada aspek lain dalam wawasan nusantara, yang lebih luas dan tidak hanya membahas pembatasan wilayah.
9. Jawaban yang tepat: A. Satu
Penjelasan: "Ika" dalam Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "satu". Oleh karena itu, makna keseluruhan dari Bhinneka Tunggal Ika adalah "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Opsi lainnya tidak sesuai dengan arti kata tersebut dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika.
10. Jawaban yang tepat: A. Soeharto
Penjelasan: Soeharto diangkat sebagai panglima Komando Mandala setelah pernyataan Trikora untuk merebut kembali Irian Barat (Papua) dari Belanda. Opsi lainnya seperti Ahmad Yani dan A.H. Nasution memang memiliki peran penting dalam militer, tetapi tidak menjabat sebagai panglima Komando Mandala.
11. Jawaban yang tepat: B. Pluralitas yang ada di Indonesia tetap satu Indonesia
Penjelasan: Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa meskipun Indonesia kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya, tetap terjaga sebagai satu kesatuan bangsa. Opsi lain seperti a dan c menyebutkan pluralitas, namun tidak secara langsung menyentuh inti dari persatuan dalam keberagaman yang ditegaskan oleh Bhinneka Tunggal Ika.
12. Jawaban yang tepat: C. Kedua
Penjelasan: Sila kedua Pancasila adalah "Kemanusiaan yang adil dan beradab," yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat setiap individu, tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Perlakuan rasis yang dialami oleh Valentinus bertentangan dengan sila ini. Opsi lain lebih terkait dengan aspek keadilan sosial atau musyawarah.
13. Jawaban yang tepat: B. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan
Penjelasan: Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat di Indonesia, yang harus diperhatikan dalam sistem pemerintahan. Opsi lainnya tidak secara langsung mengacu pada pengaturan dan perhatian terhadap masyarakat adat, meskipun beberapa relevan dengan prinsip kebangsaan.
14. Jawaban yang tepat: D. Wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi
Penjelasan: Wawasan nusantara mencakup komponen wujud wilayah, yang mengacu pada bentuk dan batas-batas negara; tata inti organisasi, yaitu pengaturan struktur negara; dan tata kelengkapan organisasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan keberlangsungan sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Opsi lainnya tidak secara lengkap mencakup seluruh komponen ini.
15. Jawaban yang tepat: B. Wawasan nusantara
Penjelasan: Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan pada sejarah, falsafah, dan kondisi geografisnya. Opsi lainnya lebih mengarah pada aspek-aspek tertentu dari ketahanan atau geopolitik yang tidak mencakup keseluruhan pandangan bangsa.
16. Jawaban yang tepat: B. Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan DPR
Penjelasan: Pasal 6A UUD 1945 mengatur tentang sumpah jabatan presiden dan wakil presiden yang diucapkan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau disaksikan oleh pimpinan DPR jika MPR tidak dapat bersidang. Opsi lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Jawaban yang tepat: E. Pembentukan lembaga hukum untuk menjaga stabilitas politik
Penjelasan: Wawasan nusantara mencakup pengelolaan sumber daya manusia, penerapan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Pembentukan lembaga hukum bukan merupakan hal yang langsung berkaitan dengan implementasi wawasan nusantara, meskipun bisa menjadi bagian dari kebijakan hukum secara umum.
18. Jawaban yang tepat: C. UU No 39 tahun 1999
Penjelasan: UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk kasus-kasus seperti yang terjadi pada Sumarijem. Opsi lainnya tidak sesuai karena undang-undang yang disebutkan lebih mengarah pada aspek lain dari hak asasi manusia.
19. Jawaban yang tepat: D. Buy Rights
Penjelasan: Buy Rights bukanlah kategori hak asasi manusia. Hak-hak yang disebutkan dalam opsi lainnya seperti Procedural Rights, Personal Rights, Property Rights, dan Social Rights adalah jenis hak yang diakui dalam konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
20. Jawaban yang tepat: C. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia
Penjelasan: Sebagai kesatuan politik, kepulauan nusantara menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam dan sumber daya di wilayah Indonesia adalah milik bersama rakyat Indonesia. Opsi lainnya kurang tepat karena lebih berfokus pada ancaman atau kekuatan ekonomi, yang bukan inti dari makna kesatuan politik.
21. Jawaban: a. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya
Penjelasan: Hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Pilihan b, c, d, dan e, meskipun berkaitan dengan hak asasi manusia, tidak tepat menjelaskan makna "tidak dapat dibagi" dalam konteks ini.
22. Jawaban: b. Penyempurnaan pasal 18 tentang pemerintah daerah serta penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28A sampai dengan 28J tentang HAM
Penjelasan: Perubahan kedua UUD 1945 memperkenalkan perubahan penting dalam pasal-pasal tentang pemerintah daerah dan hak asasi manusia, seperti pasal 28A sampai 28J. Pilihan a, c, dan d tidak mencakup perubahan yang relevan dalam amandemen tersebut.
23. Jawaban: e. 1, 2 dan 3
Penjelasan: Aturan pokok dalam perubahan UUD 1945 mencakup adendum (1), sistem presidensial (2), dan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 (3). Pilihan lainnya mencakup hal-hal yang bukan merupakan kaidah pokok perubahan.
24. Jawaban: a. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Penjelasan: Kritik dan masukan yang diberikan kepada pemerintah mencerminkan pelaksanaan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, yang merupakan pengamalan sila ke-4 Pancasila.
25.Jawaban: c. Rumah detensi imigrasi
Penjelasan: Rumah detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang masalah keimigrasiannya sedang diproses. Pilihan lainnya tidak tepat menggambarkan fungsi tersebut.
26. Jawaban: d. Pandangan
Penjelasan: "Wawasan" berasal dari kata "wawas," yang berarti pandangan atau perspektif. Pilihan lain tidak cocok dengan arti tersebut.
27. Jawaban: b. Agar hidup berdampingan antara agama Hindu dan agama Buddha
Penjelasan: Doktrin Bhinneka Tunggal Ika awalnya lebih berkaitan dengan pemahaman teologi dalam konteks kehidupan beragama, terutama antara Hindu dan Buddha. Pilihan lain kurang tepat karena tidak sesuai dengan konteks sejarah doktrin ini.
28.Jawaban: e. Tap MPR No VII/MPR/2001
Penjelasan: Tap MPR No VII/MPR/2001 tidak secara langsung berkaitan dengan dasar perubahan UUD 1945. Pilihan lainnya adalah dokumen atau pasal yang relevan dengan perubahan UUD 1945.
29. Jawaban: c. Kewajiban asasi
Penjelasan: Kewajiban asasi mencakup kewajiban negara dan individu untuk menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Pilihan lainnya adalah jenis hak atau pernyataan yang tidak sesuai.
30. Jawaban: e. Keempat
Penjelasan: Sila keempat Pancasila berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup persamaan hak dan kewajiban. Pilihan lainnya tidak relevan dengan konsep tersebut.
31. Jawaban: c. Pasal 11
Penjelasan: Pasal 11 UUD 1945 mengatur kewenangan presiden dalam hubungan luar negeri, termasuk perjanjian internasional dan perang. Pasal 10, 12, 13, dan 15 tidak membahas kekuasaan presiden dalam konteks ini.
32. Jawaban: b. Berita Republik Indonesia tahun III No 7 terbit tanggal 15 Februari 1946
Penjelasan: Berita Republik Indonesia tahun III No 7 terbit pada 15 Februari 1946 memuat naskah resmi UUD 1945 yang pertama kali. Pilihan lainnya tidak mencatatkan tanggal yang tepat.
33. Jawaban: b. Mengajarkan toleransi antar suku bangsa yang ada di Indonesia
Penjelasan: Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam Kitab Sutasoma, yang mengajarkan toleransi dan persatuan antar suku bangsa. Pilihan lainnya tidak berkaitan langsung dengan konteks tersebut.
34. Jawaban: a. 11 Mei 1963
Penjelasan: Pada tanggal 11 Mei 1963, bendera Indonesia pertama kali berkibar di samping bendera PBB setelah Indonesia bergabung menjadi anggota PBB. Pilihan lainnya tidak mencatatkan tanggal yang benar.
35. Jawaban: e. Menempatkan kebutuhan ekonomi di atas kepentingan sosial budaya masyarakat.
Penjelasan: Wawasan Nusantara menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan budaya, bukan menempatkan ekonomi di atas kepentingan sosial budaya. Pilihan lainnya berkaitan dengan penerapan yang tepat dari wawasan nusantara.
36. Jawaban: a. UUD 1945
Penjelasan: Tata inti organisasi negara Indonesia ditetapkan oleh UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Pilihan lainnya tidak memiliki kedudukan setinggi UUD 1945 dalam tata organisasi negara.
37. Jawaban: e. Mengutamakan kebebasan individu di atas kepentingan nasional
Penjelasan: Wawasan Nusantara lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kebebasan individu. Pilihan lainnya sesuai dengan falsafah Pancasila yang menekankan kepentingan umum.
38. Jawaban: d. Sikap egois yang tinggi
Penjelasan: Faktor internal seperti egoisme dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Pilihan lainnya lebih berkaitan dengan kondisi eksternal atau kurang relevan.
39. Jawaban: d. Mahkamah Agung
Penjelasan: Pemberian grasi dan rehabilitasi memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung, bukan dari Komisi Yudisial, Dewan Pertimbangan, atau DPR.
40. Jawaban: c. Melindungi hak asasi orang lain
Penjelasan: Melindungi hak orang lain lebih merujuk pada kewajiban, bukan hak asasi individu. Pilihan lainnya adalah hak yang termasuk dalam HAM yang harus dihormati dan dijamin.
41. Jawaban: c. Wawasan nusantara
Penjelasan: Wawasan Nusantara mengacu pada cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi geografis dan tujuan nasionalnya. Pilihan lainnya tidak tepat mendefinisikan konsep ini.
42. Jawaban: b. Kitab Sutasoma
Penjelasan: Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Pilihan lainnya tidak berhubungan dengan doktrin tersebut.
43. Jawaban: e. Menjaga kedaulatan negara atas segala bentuk ancaman
Penjelasan: Wawasan Nusantara lebih berfokus pada nilai sosial, budaya, dan kerjasama nasional. Menjaga kedaulatan negara lebih terkait dengan pertahanan dan keamanan.
44. Jawaban: e. Peraturan presiden yang digunakan sebagai landasan taktis di pemerintahan daerah
Penjelasan: Wawasan Nusantara sebagai landasan konseptual dan operasional tidak mengarah pada peraturan presiden yang lebih teknis di pemerintahan daerah.
45. Jawaban: a. Negara Indonesia adalah negara hukum
Penjelasan: Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan hanya negara kesatuan atau berbentuk republik.
46. Jawaban: e. Penganiayaan terhadap binatang
Penjelasan: Penganiayaan terhadap binatang termasuk pelanggaran HAM yang lebih berkaitan dengan hak binatang, sementara yang lainnya adalah pelanggaran terhadap HAM manusia.
47. Jawaban: e. Mengutamakan hak pribadi di atas kepentingan bersama
Penjelasan: Wawasan Nusantara menekankan kepentingan bersama, bukan hak pribadi di atas kepentingan bersama.
48. Jawaban: b. Moh. Hatta
Penjelasan: Moh. Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian tersebut. Pilihan lainnya tidak sesuai dengan fakta sejarah.
49. Jawaban: d. Bertanya kepada pemerintah
Penjelasan: Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan atau bertanya kepada pemerintah tentang kebijakan tertentu. Pilihan lainnya tidak tepat.
50. Jawaban: c. Kewilayahan
Penjelasan: Fungsi kewilayahan dalam wawasan nusantara adalah untuk menjaga batas-batas negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Pilihan lainnya tidak berfokus pada aspek kewilayahan.
Demikianlah beberapa soal tentang wawasan kebangsaan yang dapat Anda gunakan sebagai latihan atau referensi. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi Anda dalam menambah pengetahuan dan kesiapan menghadapi ujian atau tes wawasan kebangsaan. Teruslah belajar dan dalami nilai-nilai kebangsaan untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Jangan lupa bagikan artikel ini jika bermanfaat, dan tetap semangat dalam belajar!
Komentar