50 SOAL DAN JAWABAN AKADEMIK POLRI 2025 || PART 1
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Kerja adalah...?
a. Laksamana TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan
b. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto
c. Yasonna Laoly
d. Prof. Dr. Mahfud MD
e. Jenderal Pol. Tito Karnavian
2. Tonggak lahirnya kebangkitan nasional ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional yang pertama, yaitu...?
a. Budi Utomo
b. Indische Partij
c. Serikat Dagang Islam
d. Serikat Islam
e. Muhammadiyah
3. Nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya. Adalah makna dari...?
a. Tribrata
b. Janji
c. Catur Prasetya
d. Sumpah
e. Semboyan Polri
4. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan...
a. 6 (enam) orang anggota
b. 8 (delapan) orang anggota
c. 10 (sepuluh) orang anggota
d. 15 (lima belas) orang anggota
e. 5 (lima) orang anggota
5. Sesuai dengan Pasal 11 UU Polri Nomor 2 Tahun 2002, calon Kapolri adalah...
a. Perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier
b. Perwira tinggi Polri yang tertua dan sudah hampir pensiun dalam kariernya
c. Perwira tinggi Polri yang tidak memiliki catatan kejahatan atau catatan buruk di masa lalu
d. Pejabat Polri yang telah memiliki pangkat tinggi dan pengalaman yang cukup untuk diangkat
e. Perwira tinggi yang memiliki integritas moral tinggi
6. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah...
a. Penyelidik
b. Jaksa Penuntut Umum
c. Pejabat Kepolisian
d. Penyidik
e. Hakim
7. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan merupakan salah satu uraian tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal...
a. 11
b. 10
c. 13
d. 14
e. 15
8. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali...?
a. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
c. Menegakkan hukum
d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
e. Melaksanakan pengawasan peradilan
9. Markas Kepolisian di tingkat Kabupaten adalah...?
a. Mapolres
b. Mapolsek
c. Mapolresta
d. Mapolda
e. Mabes Polri
10. Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah makna dari...?
a. Keamanan dalam Negeri
b. Keamanan Internal
c. Keamanan Nasional
d. Pengamanan Swakarsa
e. Stabilitas Keamanan
11. Pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB yang diberi nama Pasukan Garuda I (yang pertama) dikirim ke wilayah...?
a. Kongo
b. Iraq
c. Vietnam
d. Mesir
e. Lebanon
12. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari...?
a. Sumpah Pemuda
b. Kesaktian Pancasila
c. Pramuka
d. PMI
e. Pahlawan
13. Dalam sumpah dan janji anggota Kepolisian RI untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada, kecuali...
a. Pancasila
b. Tri Brata
c. Keputusan Kapolri
d. Catur Prasetya
e. Undang-Undang Kepolisian
14. Pengertian Insan Bhayangkara dalam Catur Prasetya adalah...?
a. Manusia sebagai makhluk tertinggi yang secara moral memiliki kesempurnaan dan bersih dari cela
b. Kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas mengawal dan mengamankan masyarakat, bangsa, dan negara
d. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara ikhlas mengawal dan mengamankan negara serta rela berkorban demi mengabdi kepentingan masyarakat dan bangsa seumur hidupnya
e. Pejuang dalam menjaga ketertiban masyarakat
15. Pasal 22 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang...
a. Ketentuan ikatan dinas
b. Lafal sumpah atau janji
c. Ketentuan pengucapan sumpah atau janji setelah kelulusan pendidikan calon anggota
d. Syarat penerimaan POLRI
e. Disiplin anggota
16. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan uraian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui...
a. Pasal 15 ayat (3)
b. Pasal 15 ayat (1)
c. Pasal 16 ayat (1)
d. Pasal 15 ayat (2)
e. Pasal 14
17. Pasal 12 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang...
a. Jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Pemberhentian anggota kepolisian
c. Kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Kapolri
d. Pengangkatan anggota kepolisian
e. Struktur organisasi
18. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan...?
a. Wakil Presiden
b. Mahkamah Agung
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
d. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
e. Menteri Dalam Negeri
19. Sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia adalah...?
a. Kepres
b. Pancasila
c. Peraturan MPR
d. Undang-Undang Dasar
e. Konstitusi
20. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut...
a. Penyidikan
b. Pengidentifikasian
c. Penyelidikan
d. Penuntutan
e. Penegakan Hukum
21. Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah makna dari...?
a. Keamanan Nasional
b. Pengamanan Swakarsa
c. Keamanan dalam Negeri
d. Keamanan Internal
e. Ketertiban Umum
22. Sistem atau ketentuan kedisiplinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal...
a. 26
b. 27
c. 28
d. 17
e. 29
23. Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dinamakan...
a. Indonesia Bersatu
b. Persatuan Nasional
c. Reformasi Pembangunan
d. Gotong Royong
e. Bhineka Tunggal Ika
24. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah...
a. Jaksa Penuntut Umum
b. Pejabat Kepolisian
c. Penyidik
d. Penyelidik
e. Komandan
JAWABAN
1. Jawaban: b. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto
Penjelasan: Jenderal TNI (Purn.) Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Opsi lain salah karena mereka bukan Menko Polhukam pada Kabinet Kerja. Luhut Panjaitan sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman, Yasonna Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM, dan Mahfud MD menjabat Menko Polhukam pada Kabinet Indonesia Maju (2019-sekarang).
2. Jawaban: a. Budi Utomo
Penjelasan: Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang berdiri pada 20 Mei 1908, dianggap sebagai tonggak Kebangkitan Nasional.
Opsi lain salah karena mereka muncul setelah Budi Utomo.
3. Jawaban: a. Tribrata
Penjelasan: Tribrata adalah pedoman moral bagi anggota Polri, terdiri dari tiga janji utama yang menjadi landasan etika dan profesionalisme.
Opsi lain salah karena Janji, Catur Prasetya, dan Sumpah bukan pedoman moral dasar seperti Tribrata.
4. Jawaban: a. 6 (enam) orang anggota
Penjelasan: Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari 6 anggota yang diatur oleh Undang-Undang.
Opsi lain salah karena jumlah anggota yang disebutkan tidak sesuai dengan ketentuan UU.
5. Jawaban: a. Perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier
Penjelasan: Calon Kapolri harus memenuhi syarat aktif, pangkat, dan jenjang karier.
Opsi lain salah karena kriteria lainnya tidak sesuai dengan ketentuan UU.
6. Jawaban: d. Penyidik
Penjelasan: Penyidik adalah pejabat kepolisian yang memiliki wewenang penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Opsi lain salah karena jaksa, pejabat kepolisian secara umum, dan penyelidik bukanlah penyidik sesuai ketentuan.
7. Jawaban: c. 13
Penjelasan: Pasal 13 UU Kepolisian mengatur tugas-tugas dasar Kepolisian, termasuk pengaturan, penjagaan, dan pengawalan.
Opsi lain salah karena tidak sesuai dengan pengaturan pasal ini.
8. Jawaban: a. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
Penjelasan: Tugas ini bukan tugas pokok Polri tetapi tugas penyidik.
Opsi lain salah karena termasuk dalam tugas pokok Polri.
9. Jawaban: a. Mapolres
Penjelasan: Mapolres adalah markas kepolisian di tingkat kabupaten.
Opsi lain salah karena levelnya berbeda, seperti Mapolsek (kecamatan) dan Mapolda (provinsi).
10. Jawaban: a. Keamanan dalam Negeri
Penjelasan: Keamanan dalam Negeri meliputi keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat.
Opsi lain salah karena Keamanan Nasional, Internal, dan Pengamanan Swakarsa mencakup konteks yang berbeda.
11. Jawaban: a. Kongo
Penjelasan: Pasukan Garuda I dikirim ke Kongo sebagai pasukan perdamaian pertama Indonesia di bawah PBB.
Opsi lain salah karena lokasi lain bukan penempatan pertama pasukan Garuda.
12. Jawaban: c. Pramuka
Penjelasan: 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia.
Opsi lain salah karena hari-hari tersebut diperingati pada tanggal berbeda.
13. Jawaban: c. Keputusan Kapolri
Penjelasan: Keputusan Kapolri tidak termasuk dalam sumpah dan janji kepatuhan anggota Polri.
Opsi lain salah karena Pancasila, Tri Brata, dan Catur Prasetya adalah elemen sumpah.
14. Jawaban: d. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia...
Penjelasan: Insan Bhayangkara berarti anggota Polri yang siap mengabdi demi negara.
Opsi lain salah karena tidak sesuai dengan definisi ini.
15. Jawaban: b. Lafal sumpah atau janji
Penjelasan: Pasal 22 UU Polri mengatur lafal sumpah atau janji.
Opsi lain salah karena mereka bukan fokus dari pasal ini.
16. Jawaban: a. Pasal 15 ayat (3)
Penjelasan: Pasal ini menjelaskan wewenang Polri dalam melatih aparat keamanan swakarsa.
Opsi lain salah karena tidak sesuai dengan pengaturan ayat ini.
17. Jawaban: c. Kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Kapolri
Penjelasan: Pasal 12 mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Kapolri.
Opsi lain salah karena tidak membahas poin ini.
18. Jawaban: d. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Penjelasan: Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memerlukan persetujuan DPR.
Opsi lain salah karena tidak sesuai dengan peraturan.
19. Jawaban: b. Pancasila
Penjelasan: Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Opsi lain salah karena bukan merupakan landasan utama hukum Indonesia.
20. Jawaban: c. Penyelidikan
Penjelasan: Penyelidikan adalah tahapan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana.
Opsi lain salah karena tidak menggambarkan tindakan awal ini.
21. Jawaban: c. Keamanan dalam Negeri
Penjelasan: Keamanan dalam negeri mencakup keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat.
Opsi lain salah karena cakupannya lebih sempit.
22. Jawaban: a. 26
Penjelasan: Pasal 26 mengatur disiplin anggota Polri.
Opsi lain salah karena mereka bukan pengaturan kedisiplinan.
23. Jawaban: d. Gotong Royong
Penjelasan: Kabinet Megawati dinamakan Kabinet Gotong Royong.
Opsi lain salah karena nama kabinet lainnya tidak sesuai.
24. Jawaban: c. Penyidik
Penjelasan: Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang untuk menyidik.
Opsi lain salah karena mereka tidak berwenang melakukan penyidikan sesuai undang-undang.
"Demikian pembahasan soal dan jawaban tentang pengetahuan Polri kali ini. Semoga artikel ini dapat membantu Anda dalam memahami materi dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk ujian atau seleksi yang akan dihadapi. Jangan ragu untuk membagikan artikel ini jika menurut Anda bermanfaat, dan tetap pantau blog kami untuk materi soal-soal terbaru lainnya. Selamat belajar, dan semoga sukses!"
Komentar